Peran Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud

     Berdasarkan Permen PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, audit investigatif merupakan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Pelaksanaan audit ivestigatif dapat menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan

Gambar 1 Audit Investigatif membantu pengungkapan fraud 

     Audit investigatif menjadi bagian dari akuntansi forensik. Menurut Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, akuntansi forensik berkenaan dengan pengadilan atau penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Jadi, akuntansi forensik adalah perwujudan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Akuntansi forensik memiliki dua peran, yakni sebagai expert witness (saksi ahli) dan audit investigator. Expert witness akan mengumpulkan informasi, melakukan analisis, dan memberikan kesaksian di pengadilan jika diminta. Audit investigator akan mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta yang diperoleh selama proses investigasi berlangsung.

     Secara garis besar, audit investigatif dibagi ke dalam enam tahap, yaitu pra-perencanaan, perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, pelaporan, dan tindak lanjut. Tahap pra-perencanaan dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dan menganalisis adanya indikasi korupsi. Tahap perencanaan dilaksanakan dengan pengembangan hipotesis kejahatan dan perencanaan audit. Di tahap pengumpulan bukti, auditor akan mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap sebagai bukti hukum guna mengungkap kasus fraud seperti tindak pidana korupsi. Dalam tahap evaluasi bukti, bukti-bukti yang ada akan dianalisis untuk melihat kesesuaian bukti dengan hipotesis. Lalu, di tahap pelaporan bukti, akan disusun laporan audit investigatif sebagai bukti dokumentasi bahwa auditor telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam tahap terakhir yakni tahap tindak lanjut, akan dipastikan apakah hasil temuan audit investigatif tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

     Sebagaimana halnya penyelidikan dan penyidikan, audit investigatif bisa dilaksanakan secara reaktif atau proaktif. Audit investigatif dikatakan reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Sebaliknya, audit investigatif dikatakan proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum adanya informasi mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan tersebut. 

     Tidak sembarang auditor dapat melakukan penyelidikan untuk melakukan audit investigatif terhadap indikasi fraud. Untuk melakukan audit investigatif, auditor harus memiliki gelar atau sertifikasi khusus yang disebut dengan Certified Fraud Examiners (CFE). Dengan sertifikat ini, seorang auditor akan diakui sebagai fraud examiners/fraud auditor/ investigator. CFE merupakan pembuktian pengetahuan dan pengalaman auditor sebagai seorang profesional di bidang anti fraud. Selain itu, auditor investigatif juga harus memiliki pemahaman yang cukup tentang ketentuan hukum baik yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diaudit maupun yang berkaitan dengan pengungkapan kejahatan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

     Hasil dari suatu audit investigatif dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Gambar 2 Kondisi Terkni P3SON di Hambalang

     Salah satu contoh audit investigatif yang pernah dilakukan BPK adalah kasus pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam penanganan proyek yang terindikasi korupsi ini, DPR meminta BPK untuk melakukan audit investigatif. Pemeriksaan ini mengharuskan auditor BPK melakukan penelitian dokumen, wawancara pihak terkait, konfirmasi, dan prosedur pemeriksaan lainnya untuk memeroleh bukti yang cukup dan kompeten. 

     Laporan audit investigatif kasus Hambalang dilakukan dalam dua tahap. LHP tahap I disampaikan ke DPR pada 30 Oktober 2012. Dalam LHP tahap I, BPK menyimpulkan adanya indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan tahun jamak, pelelangan, pelaksanaan konstruksi, dan pencarian uang muka yang dilakukan pihak terkait dalam pembangunan Hambalang. Indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan ini mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sebesar Rp243,66 miliar. 

     Kemudian, berdasarkan pemeriksaan investigatif tahap II, BPK menemukan berbagai tambahan indikasi penyimpangan yang melengkapi LHP tahap I. LHP tahap II disampaikan ke DPR dan KPK pada 23 Agustus 2013. Dalam LHP ini, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terkait. Penyimpangan wewenang itu terjadi pada proses pengurusan hak atas tanah, perizinan pembangunan, pelelangan, persetujuan RAK K/L, persetujuan tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pembayaran, dan aliran dana yang diikuti dengan rekayasa akuntansi.

     LHP tahap I dan II merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Berbagai indikasi penyimpangan dalam LHP tahap I dan II mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp463,67 miliar. Temuan BPK ini didasarkan pada sejumlah fakta. Pertama, BPK menilai Kemenpora tidak pernah memenuhi persyaratan untuk melakukan studi amdal sebelum mengajukan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan atau menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup mengenai proyek pembangunan P3SON Hambalang. Kedua, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan atas pembangunan P3SON Hambalang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sehingga permohonan tersebut ditolak. Ketiga, BPK menemukan adanya pihak-pihak terkait yang secara bersama-sama diduga telah merekayasa pelelangan untuk memenangkan Konsorsium Adhi Karya-Wijaya Karya (KSO AW) dalam proses pemilihan rekanan pelaksana proyek pembangunan P3SON Hambalang. 

     Hasil audit investigatif BPK terhadap dugaan korupsi pada proyek Hambalang digunakan KPK sebagai pengembangan kasus yang sedang didalami. Hasil audit tersebut dijadikan sebagai pelengkap informasi yang sudah dimiliki KPK guna proses penyidikan dan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran korupsi yang dilakukan serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

     Dari contoh kasus di atas, audit investigatif memiliki peran yang sangat penting sebagai indikasi awal terjadi atau tidaknya suatu fraud. Hasil dari audit ini dapat dijadikan sebagai salah satu titik terang perkara pidana yang dihadapi penyidik dalam pengungkapan dugaan fraud yang dilakukan berbagai pihak demi keuntungannya sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *